BELITANG III – Dalam upaya memperkuat tata kelola sekolah vokasi yang mandiri dan profesional, SMK Negeri 1 Belitang III menggelar pembinaan dan penguatan terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hadir sebagai narasumber utama, Ibu Lidya Sisca, S.IP., yang menjabat sebagai perwakilan dari Biro Perekonomian Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Beliau memberikan paparan mendalam mengenai arah baru pengelolaan SMK berbasis BLUD di lingkungan provinsi.
Peningkatan Kompetensi sebagai Prioritas Utama
Dalam paparannya yang lugas, Ibu Lidya Sisca, S.IP. menegaskan bahwa esensi penerapan BLUD di lingkungan SMK bukanlah semata-mata untuk mencari pendapatan daerah. Sebaliknya, tujuan utama BLUD adalah sebagai instrumen untuk peningkatan kompetensi siswa.
“Kekhawatiran pengurus mengenai capaian dalam bentuk nominal tidak perlu ada lagi. Tidak ada targetan angka yang wajib dipenuhi oleh BLUD di SMK, karena orientasi utamanya adalah pelayanan pendidikan dan kualitas lulusan,” tegas beliau. Dengan kata lain, BLUD menjadi payung hukum agar sekolah lebih fleksibel dalam mengelola potensi tanpa terbebani target profit layaknya perusahaan komersial.
Optimalisasi Media Sosial dan Pelayanan Publik
Ibu Lidya Sisca, S.IP. juga menekankan pentingnya strategi promosi yang gencar mengenai layanan berbasis BLUD dan pelaksanaan Teaching Factory (Tefa) melalui media sosial. Beliau mendorong pihak sekolah, khususnya tim Media Centre, untuk lebih aktif menunjukkan kesiapan layanan sekolah kepada publik melalui konten yang menarik.
“Layanan publik sekolah harus siaga dan mudah diakses, baik melalui aplikasi khusus maupun optimalisasi website sekolah,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan komitmen sekolah dalam menghadirkan informasi yang cepat dan akurat bagi masyarakat dan dunia industri.
Komersialisasi Kompetensi dan BKK
Hal menarik lainnya yang dibahas adalah potensi Bursa Kerja Khusus (BKK). Hasil penyiapan tenaga kerja yang terampil, siap kerja, dan berlisensi melalui BKK SMK ternyata dapat dikomersialkan sebagai bagian dari layanan BLUD.
Namun, Ibu Lidya Sisca, S.IP. mengingatkan agar seluruh aspek yang memiliki potensi nilai ekonomi tersebut dikelola secara akuntabel. “Segala hal yang dapat dikomersialkan hendaknya dicantumkan secara detail dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dengan Perkada sebagai dasar penerapan BLUD SMK.